NASIONAL & INTERNASIONAL
TANAH PAPUA
‹
›
PUISI
AKTIVIS
MILITERISME
SUARA MAHASISWA
VIDEO & FOTO
![]() |
| Logo Amnesty International. Ist. |
Yogyakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Amnesty International menyambut baik bebasnya 4 tahanan nurani (prisoners of conscience)
Forkorus Yaboisembut, Edison Waromi, August Sananay Kraar, Dominikus
Sorabut, dan Selpius Bobii pada hari ini, Senin (21/7/2014).
Pihaknya percaya seharusnya mereka tidak semestinya ditahan karena perjuangan yang dilakukan secara damai dan bermartabat.
"Semuanya dihukum hingga tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jayapura pada Maret 2012 karena aktivitas politik damai mereka. Lembaga kami percaya mereka seharusnya tidak divonis sejak awal," tulis dalam siaran pers yang dikirimkan kepada majalahselangkah.com siang ini.
Lembaga ini mengakui terus prihatin dengan kegagalan pihak berwenang yang terus-menerus membuat pembedaan antara aktivis-aktivis politik damai dengan kelompok-kelompok kekerasan dan puluhan tahanan nurani terus dipenjara di Papua.
Pihaknya juga telah lama menyerukan pembebasan tanpa syarat bagi mereka.
"Kami juga prihatin akan minimnya akuntabilitas seputar pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan pada hari terakhir Kongres Rakyat Papua III pada 19 Oktober 2011 yang menyebabkan kematian tiga orang dan luka-luka pada paling sedikit 90 orang," kata Josef Roy Benedict, Campaigner Amnesty Internasional untuk Indonesia dan Timor-Leste.
Lebih lanjut kata Yosef, "Sementara 17 personel polisi kemudian menerima sanksi administratif karena melanggar prosedur disiplin, proses disiplin internal tidak mencakup dugaan-dugaan pelanggaran HAM yang muncul".
Pihaknya mendesak kepada Kapolda Papua yang baru untuk memastikan bahwa polisi menghormati hak-hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai yang dijamin oleh Pasal 19 dan 21 dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
"Kapolda harus menjamin bahwa semua
anggota pasukan keamanan yang terlibat dalam pelanggaran HAM dimintai
pertanggungjawaban," tambah Yosef. (Mateus Ch. Auwe/MS).
sumber: http://majalahselangkah.com/content/amnesty-international-jokowi-wujudkan-janji-perbaiki-siatuasi-ham-di-indonesia
NASIONAL & INTERNASIONAL
![]() |
| Foto: Victor Yeimo, Rakyat Papua Barat BOIKOT HUT Indonesia/dok. facebook/ist |
KOBOGAUNEWS, Jayapura -- Rakyat
Bangsa Papua Barat BOIKOT apa pun yang merupakan nama NKRI (Negara
Kesatuan Republik Indonesia). Karena, mereka adalah Penjajah yang hidup
diatas tumpukan darah kami.
Ketua
Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor F. Yeimo mengatakan,
"Selanjutnya, Boikot HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2014 di West Papua!"
tegasnya melalui jaringan sosial, facebook.com Sabtu
(19/07/2014), waktu pagi menjelang siang dari LP AB Jayapura.
Ini isi Seruan Ketua Umum KNPB
Keberhasilan boikot Pilpres Indonesia di atas teritori West Papua adalah manifestasi dari sikap anti kolonialisme yang dilakukan secara sadar oleh rakyat West Papua. Boikot kita selanjutnya adalah terhadap perayaan HUT (Hari Ulang Tahun) Kemerdekaan Indonesia ke-69 di atas teritori West Papua.
Sudah setengah abad lebih kita dipaksa memiliki ideologi dan nasionalisme Indonesia yang tidak pernah diwariskan atau dilahirkan oleh leluhur kita. Kita tahu, kita tidak pernah dimasukan, apalagi ikut serta, dalam sejarah proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Bangsa Papua tidak pernah ada dalam sejarah pembentukan negara yang bernama Indonesia. Oleh karena itu, sudah saatnya kita bersikap menolak! Menolak segala manipulasi dan hegemoni kolonial Indonesia.
Kami menyeruhkan kepada rakyat West Papua yang ada di atas teritori West Papua, maupun diluar West Papua, agar tidak ikut serta menyukseskan, apalagi merayakan, kemerdekaan Indonesia. Sebagai bangsa yang bermartabat, kita juga tetap menghargai dan tidak mengganggu perayaan kemerdekaan mereka (bangsa Indonesia) pada 17 Agustus mendatang. Dan sebaliknya, Indonesia harus menghargai sikap bangsa Papua untuk boikot HUT RI (Rpublik Indonesia) di West Papua.
Kami menyerukan kepada segenap rakyat West Papua agar mengajak dan mengajar kebenaran sejarah kepada sesama keluarga, suku dan bangsamu bahwa bangsa Papua memiliki sejarah kemerdekaannya sendiri tanpa Indonesia. Dengan demikian, rakyat tidak lagi dihasut, dibodohi, atau disogok untuk terlibat secara terus menerus dalam perayaan kemerdekaan 17 Agustus.
Sudah waktunya kita menunjukkan sejarah yang benar kepada penguasa kolonial Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia bahwa bangsa Papua siap untuk bernegara sendiri, berlandaskan pada ideologi dan nasionalismenya sendiri. Penolakan terhadap pendudukan kolonial Indonesia dan segala praktek penjajahannya harus dilakukan dengan sikap boikot tanpa kekerasan.
Kita harus mengakhiri!
Dikeluarkan dari Port Numbay, 19 Juli 2014
Victor F. Yeimo
Ketua KNPB
Tembusan kepada:
1. Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua [PNWP]
2. Ketua-Ketua Parlemen Rakyat Daerah di West Papua
3. Benny Wenda, Koordinator Diplomat Internasional bagi West Papua
4. Goliat Tabuni, Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN.PB). (KOBOGAUNEWS/ W Kobogau)
Ini isi Seruan Ketua Umum KNPB
Keberhasilan boikot Pilpres Indonesia di atas teritori West Papua adalah manifestasi dari sikap anti kolonialisme yang dilakukan secara sadar oleh rakyat West Papua. Boikot kita selanjutnya adalah terhadap perayaan HUT (Hari Ulang Tahun) Kemerdekaan Indonesia ke-69 di atas teritori West Papua.
Sudah setengah abad lebih kita dipaksa memiliki ideologi dan nasionalisme Indonesia yang tidak pernah diwariskan atau dilahirkan oleh leluhur kita. Kita tahu, kita tidak pernah dimasukan, apalagi ikut serta, dalam sejarah proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Bangsa Papua tidak pernah ada dalam sejarah pembentukan negara yang bernama Indonesia. Oleh karena itu, sudah saatnya kita bersikap menolak! Menolak segala manipulasi dan hegemoni kolonial Indonesia.
Kami menyeruhkan kepada rakyat West Papua yang ada di atas teritori West Papua, maupun diluar West Papua, agar tidak ikut serta menyukseskan, apalagi merayakan, kemerdekaan Indonesia. Sebagai bangsa yang bermartabat, kita juga tetap menghargai dan tidak mengganggu perayaan kemerdekaan mereka (bangsa Indonesia) pada 17 Agustus mendatang. Dan sebaliknya, Indonesia harus menghargai sikap bangsa Papua untuk boikot HUT RI (Rpublik Indonesia) di West Papua.
Kami menyerukan kepada segenap rakyat West Papua agar mengajak dan mengajar kebenaran sejarah kepada sesama keluarga, suku dan bangsamu bahwa bangsa Papua memiliki sejarah kemerdekaannya sendiri tanpa Indonesia. Dengan demikian, rakyat tidak lagi dihasut, dibodohi, atau disogok untuk terlibat secara terus menerus dalam perayaan kemerdekaan 17 Agustus.
Sudah waktunya kita menunjukkan sejarah yang benar kepada penguasa kolonial Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia bahwa bangsa Papua siap untuk bernegara sendiri, berlandaskan pada ideologi dan nasionalismenya sendiri. Penolakan terhadap pendudukan kolonial Indonesia dan segala praktek penjajahannya harus dilakukan dengan sikap boikot tanpa kekerasan.
Kita harus mengakhiri!
Dikeluarkan dari Port Numbay, 19 Juli 2014
Victor F. Yeimo
Ketua KNPB
Tembusan kepada:
1. Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua [PNWP]
2. Ketua-Ketua Parlemen Rakyat Daerah di West Papua
3. Benny Wenda, Koordinator Diplomat Internasional bagi West Papua
4. Goliat Tabuni, Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN.PB). (KOBOGAUNEWS/ W Kobogau)
sumber: http://www.kobogaunews.com/2014/07/victor-yeimo-rakyat-papua-barat-boikot.html
AKTIVIS - NASIONAL & INTERNASIONAL
![]() |
| Seorang penyidik Malaysia (kiri) menerima sebuah kotak hitam saat kotak itu diserahkan oleh seorang pejabat Republik Rakyat Donetsk di kota Donetsk, Selasa (22/7/2014). |
DONETSK, KOMPAS.COM — Separatis pro-Rusia di Ukraina timur, Selasa (22/7/2014), menyerahkan dua kotak hitam yang ditemukan di lokasi kecelakaan jet penumpang Malaysia Airlines MH17 kepada sejumlah pejabat Malaysia dalam sebuah konferensi pers.
Pada kesempatan itu, mereka juga mengumumkan gencatan senjata dalam radius 10 kilometer di sekitar lokasi kecelakaan demi memungkinkan para penyelidik internasional bisa dengan aman mengakses area luas di mana pesawat itu jatuh pada Kamis lalu.
"Kami telah memutuskan untuk menyerahkan kotak hitam kepada para pakar Malaysia," kata Alexander Borodai, yang memproklamasikan diri sebagai Perdana Menteri Republik Rakyat Donetsk, kepada wartawan.
Tim pakar Malaysia dan perwakilan kelompok separatis itu kemudian menandatangani sebuah protokol sebelum kotak berwarna oranye cerah itu diserahkan.
"Atas nama Pemerintah Malaysia, saya berterima kasih kepada Pemerintah Republik Donetsk karena menyerahkan kepada kami dua kotak hitam yang merupakan milik Malaysia," kata seorang anggota tim Malaysia tersebut. "Kami belum menemukan kotak hitam dari pesawat MH370 (yang hilang di atas Samudra Hindia pada Maret lalu). Jadi, (kami) sangat senang bisa menemukan yang ini. Saya melihat bahwa kotak hitam utuh dengan hanya sedikit kerusakan."
Salah satu dari kotak itu akan berisi semua percakapan di kokpit dan semua data penerbangan lainnya.
Namun, tidak jelas seberapa bergunanya kotak hitam itu dalam menentukan apa yang terjadi pada penerbangan tersebut, yang diyakini Kiev dan para pemimpin dunia telah ditembak jatuh oleh rudal dari darat ke udara.
Para pemberontak separatis yang didukung Rusia, yang mengontrol daerah di mana pesawat itu jatuh, diduga telah menembakkan rudal tersebut. Namun, mereka justru menyalahkan militer Ukraina.
Dunia internasional telah marah dengan dipersulitnya akses ke lokasi kecelakaan itu dan ketakutan pun muncul bahwa pemberontak telah merusak barang bukti.
Borodai akhirnya menyerah pada tuntutan gencatan senjata demi memungkinkan para penyelidik mendapat akses penuh ke lokasi kecelakan tersebut. "Kami akan memerintahkan sebuah gencatan senjata di wilayah 10 kilometer di sekitar lokasi bencana yang telah menewaskan 298 orang itu," katanya.
Para pejabat Malaysia datang dengan membawa serta kereta berpendingin guna mengangkut jenazah para penumpang pesawat naas itu ke kota Kharkiv, yang dikendalikan Pemerintah Ukraina di Kiev.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
| Editor | : Egidius Patnistik |
| Sumber | : AFP http://internasional.kompas.com/read/2014/07/22/08563111/Pemberontak.Ukraina.Serahkan.Kotak.Hitam.MH17.ke.Otoritas.Malaysia |
NASIONAL & INTERNASIONAL
WASHINGTON, KOMPAS.COM — Vladimir Putin tidak punya
hati. Demikian kesimpulan Wakil Presiden AS Joe Biden setelah mengadakan
pertemuan dengan pemimpin Rusia itu di Kremlin tahun 2011. Kesimpulan
tersebut terungkap dalam sebuah artikel di The New Yorker yang dipublikasikan secara online, Senin (21/7/2014) waktu AS.
Biden
mengatakan kepada majalah itu tentang kunjungannya tahun 2011 untuk
bertemu Putin, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Rusia.
Kepada majalah itu Biden mengatakan, ia hanya berdiri beberapa
sentimeter saja dari Putin. Biden lalu berkata, "Pak Perdana Menteri,
saya menatap mata Anda, dan saya tidak berpikir bahwa Anda punya hati."
Menurut Biden, Putin kemudian menatapnya. "Dia tersenyum dan kemudian berkata, 'Kita memahami satu sama lain'."
Penilaian
Biden tersebut sangat kontras dengan penilaian mantan Presiden AS
George W Bush, yang setelah pertemuan pertamanya dengan Putin tahun 2001
mengatakan, "Saya melihat ke mata orang itu... saya dapat merasakan
hatinya."
Komentar Biden tersebut diterbitkan saat Amerika
Serikat dan negara-negara Barat lainnya menyatakan kemarahan terhadap
Rusia terkait jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 minggu lalu di
Ukraina timur yang dikendalikan kaum separatis pro-Rusia. Semua, 298
orang di dalam pesawat itu, tewas. AS dan negara-negara lain menyalahkan
para pemberontak karena menembak jatuh pesawat itu dan menuntut Rusia
untuk bertanggung jawab. Dunia internasional juga menyatakan kegusaran
terkait kesalahan pemberontak dalam menangani para korban di lokasi
kecelakaan.
Biden, yang telah memainkan peran besar dalam
kebijakan luar negeri pemerintahan Obama, juga membahas pertemuannya
dengan para pejabat Ukraina awal tahun ini, kata artikel itu. Menurut
laporan tersebut, para pejabat itu telah mencari bantuan militer AS.
Namun, Biden mengatakan, Amerika hanya bisa memberikan dukungan minimal.
"Kita tidak lagi berpikir dalam istilah Perang Dingin karena sejumlah
alasan," kata Biden kepada majalah tersebut.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
| Editor | : Egidius Patnistik |
| Sumber | : http://internasional.kompas.com/read/2014/07/22/10221351/Wakil.Presiden.AS.Berkata.Putin.Tak.Punya.Hati |
NASIONAL & INTERNASIONAL
![]() |
| foto area kabupaten lanny jaya |
Provinsi Papua yang memiliki luas wilayah ± 309.934,40 km2 dengan penduduk padatahun 2005 berjumlah ± 1.841.548 jiwa terdiri atas 20 (dua puluh) kabupaten dan 1 (satu)kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangkamemperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Jayawijaya yang mempunyai luas wilayah ± 6.585 km2 dengan jumlah
penduduk pada tahun 2005 berjumlah 209.881 jiwa terdiri atas 39 (tiga puluh sembilan) Distrik. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 12/DPRDJWY/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 08/PIM/DPRD-JWY/2007 tanggal 8 Februari 2007 tentang Revisi Kedua Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Jayawijaya Nomor 05/PIM/DPRD-JWY/2007 tentang Cakupan Wilayah dan Ibukota Kabupaten Pemekaran Baru di Kabupaten Jayawijaya, Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02/PIMP/DPRD-JWY/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang Persetujuan Dukungan Dana APBD Kabupaten Jayawijaya Bagi Calon Kabupaten Pemekaran Yalimo, Lanny Jaya, Nduga dan Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2007, Surat Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 125/53/BHK tanggal 1 Juli 2003 perihal Usulan Pemekaran Wilayah Kabupaten, Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Dukungan Dana dalam APBD Kabupaten Jayawijaya Bagi Calon Kabupaten Yalimo, Lanny Jaya, Nduga dan Mamberamo Tengah, Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 9 Februari 2007 tentang Cakupan Wilayah dan Ibukota Calon Kabupaten Baru Lanny Jaya, Yalimo, Nduga dan Mamberamo Tengah, Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Papua Nomor 7/PIM-DPRD/2005 tanggal 4 Februari 2005 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 041/DPRP/Tahun 2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Pemberian Dana dari APBD Provinsi Papua untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Bagi Calon Lanny Jaya, Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 135/709/SET tanggal 7 April 2005 perihal Usul Pembentukan/Pemekaran Kabupaten Baru, Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 400/1190/SET tanggal 31 Mei 2005 perihal Dukungan Pembiayaan bagi Kabupaten Baru di Provinsi Papua, Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 130/520/SET tanggal 1 Maret 2007 perihal Pemekaran 6 (enam) Daerah Otonom Baru di Provinsi Papua, dan Surat Rekomendasi Majelis Rakyat Papua Nomor 05/MRP/PD-JT/2006 tanggal 18 Juni 2006 tentang Persetujuan dan Mendukung Pemerintah Pusat untuk dimekarkan 4 (empat) Kabupaten Baru dari Kabupaten Induk Jayawijaya, yaitu Kabupaten Mamberamo Tangah, Lanny Jaya, Nduga, dan Yalimo..
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan kajian secara mendalam dan
menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa
pemerintah perlu membentuk Kabupaten Lanny Jaya. Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya terdiri atas 10 (sepuluh) distrik, yaitu Distrik Tiom, Distrik Pirime, Distrik Makki, Distrik Gamelia, Distrik Dimba, Distrik Tiomneri, Distrik Melagineri, Distrik Balingga, Distrik Kuyawage dan Distrik Poga. Kabupaten Lanny Jaya memiliki luas wilayah keseluruhan ± 2.248 km2 dengan jumlah penduduk 89.332 jiwa. Dengan terbentuknya Kabupaten Lanny Jaya sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Lanny Jaya perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kabupaten Jayawijaya yang mempunyai luas wilayah ± 6.585 km2 dengan jumlah
penduduk pada tahun 2005 berjumlah 209.881 jiwa terdiri atas 39 (tiga puluh sembilan) Distrik. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 12/DPRDJWY/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 08/PIM/DPRD-JWY/2007 tanggal 8 Februari 2007 tentang Revisi Kedua Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Jayawijaya Nomor 05/PIM/DPRD-JWY/2007 tentang Cakupan Wilayah dan Ibukota Kabupaten Pemekaran Baru di Kabupaten Jayawijaya, Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02/PIMP/DPRD-JWY/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang Persetujuan Dukungan Dana APBD Kabupaten Jayawijaya Bagi Calon Kabupaten Pemekaran Yalimo, Lanny Jaya, Nduga dan Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2007, Surat Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 125/53/BHK tanggal 1 Juli 2003 perihal Usulan Pemekaran Wilayah Kabupaten, Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Dukungan Dana dalam APBD Kabupaten Jayawijaya Bagi Calon Kabupaten Yalimo, Lanny Jaya, Nduga dan Mamberamo Tengah, Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 9 Februari 2007 tentang Cakupan Wilayah dan Ibukota Calon Kabupaten Baru Lanny Jaya, Yalimo, Nduga dan Mamberamo Tengah, Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Papua Nomor 7/PIM-DPRD/2005 tanggal 4 Februari 2005 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 041/DPRP/Tahun 2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Pemberian Dana dari APBD Provinsi Papua untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Bagi Calon Lanny Jaya, Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 135/709/SET tanggal 7 April 2005 perihal Usul Pembentukan/Pemekaran Kabupaten Baru, Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 400/1190/SET tanggal 31 Mei 2005 perihal Dukungan Pembiayaan bagi Kabupaten Baru di Provinsi Papua, Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 130/520/SET tanggal 1 Maret 2007 perihal Pemekaran 6 (enam) Daerah Otonom Baru di Provinsi Papua, dan Surat Rekomendasi Majelis Rakyat Papua Nomor 05/MRP/PD-JT/2006 tanggal 18 Juni 2006 tentang Persetujuan dan Mendukung Pemerintah Pusat untuk dimekarkan 4 (empat) Kabupaten Baru dari Kabupaten Induk Jayawijaya, yaitu Kabupaten Mamberamo Tangah, Lanny Jaya, Nduga, dan Yalimo..
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan kajian secara mendalam dan
menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa
pemerintah perlu membentuk Kabupaten Lanny Jaya. Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya terdiri atas 10 (sepuluh) distrik, yaitu Distrik Tiom, Distrik Pirime, Distrik Makki, Distrik Gamelia, Distrik Dimba, Distrik Tiomneri, Distrik Melagineri, Distrik Balingga, Distrik Kuyawage dan Distrik Poga. Kabupaten Lanny Jaya memiliki luas wilayah keseluruhan ± 2.248 km2 dengan jumlah penduduk 89.332 jiwa. Dengan terbentuknya Kabupaten Lanny Jaya sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Lanny Jaya perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
TANAH PAPUA
![]() |
| Reuters/Al Arabiya Naik unta. |
SANAA, KOMPAS.com - Seorang pria Yaman berencana melakukan perjalanan melintasi Australia, Amerika Selatan dan Eropa menunggang unta untuk mempromosikan pesan perdamaian dan toleransi. Demikian harian Al Hayatmengabarkan.
Ahmed al-Qassemi akan bergabung dengan iring-iringan fotografer yang akan mendokumentasikan perjalannya. Perjalanan Ahmed akan diawali di Australia pada Oktober mendatang. Sedangkan perjalanan di Amerika Selatan dijadwalkan pada 2016 dan Eropa pada 2017.
Menurut harian Al-Hayat, Ahmed memilih unta sebagai sarana transportasi sebagai penggambaran dunia lama dan menumbuhkan sebuah perasaan nostalgia.
Ini bukanlah kali pertama Ahmed al-Qassimi menunggang unta dalam perjalanan antarnegara. Dia sudah melakukan perjalanan menunggangg unta sejak 1999 melintasi Afrika, Timur Tengah dan Asia.
Untuk membiayai perjalanannya Ahmed biasanya mencari dana dari sponsor dan warga namun tak jarang dia harus menjual barang-barang miliknya untuk menambah biaya. Ayah 10 anak ini menganggap melakukan perjalanan merupakan sebuah sekolah terhebat dalam kehidupannya.
"Saya bisa mengenal orang lain, tradisi dan budaya mereka. Saya belajar bagaimana menjadi orang murah hati dan penyabar," kata Ahmed kepada harian Yemen Times.
Sebelumnya, Ahmed adalah anggota angkatan bersenjata Yaman. Di masa mudanya dia bahkan pernah menjadi pemain sepak bola di salah satu klub di ibu kota Yaman, Sanaa.
Sepanjang perjalanannya, Ahmed mengatakan dia bisa memperkenalkan b budaya Yaman kepada dunia. Salah satu mimpi Ahmed adalah membukukan perjalanannya dan membagi pengalamannya selama bertualang.
| Editor | : Ervan Hardoko |
| Sumber | : Al Arabiya http://internasional.kompas.com/read/2014/07/21/20121961/Pria.Yaman.Berencana.Keliling.Dunia.Naik.Unta |
ARTIKEL & OPINI - NASIONAL & INTERNASIONAL
Langganan:
Postingan (Atom)







Recent Comments